Saya menerima informasi dari KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU, yang sedang mengadvokasi kasus dua warga NU di Kendal yang divonis 8 tahun dan 3 tahun serta denda Miliaran gara-gara kasus tanah dengan PT Semen Indonesia. Berikut isi WA dari KH Yahya Cholil Staquf:

Press Release:

Saya, Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Syuriyah PBNU, pada hari ini, Ahad 5 Nopember 2017, menjenguk Bapak Nur Aziz dan Bapak Sutrisno Rusmin, dua orang warga desa Surokonto, Tegal, terpidana kasus tanah di Kendal, terkait tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia dengan pihak Perhutani. Saya menemui mereka berdua di Lembaga Pemasyarakatan Kendal dan berbincang selama sekitar satu jam dari jam 14.00 s.d. 15.00. Saya juga mengumpulkan informasi dari berbagai pihak mengenai kasus yang menimpa dua orang warga Nahdlatul Ulama tersebut.

Secara jelas, vonis yang dijatuhkan atas dua orang tersebut, yaitu masing-masing 8 tahun penjara (Nur Aziz) dan 3 tahun penjara (Sutrisno) serta denda milyaran rupiah, sangat mengganggu rasa keadilan, mengingat bobot kesalahan yang didakwakan dan kondisi sosial-ekonomi dari yang bersangkutan. Saya akan melaporkan masalah ini ke PBNU agar ditindaklanjuti dengan advokasi intensif bagi kepentingan Bapak Nur Aziz dan Bapak Sutrisno Rusmin.

Disamping itu, saya juga menerima sejumlah informasi yang memicu tanda tanya terkait kasus tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia dan Perhutani itu sendiri. Saya akan terus mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya mengenai hal ini, dan apabila ada bukti-bukti tindakan illegal oleh pihak tertentu, saya akan menjajagi kemungkinan gugatan clash-action terhadap pihak-pihak terkait.

Kendal, 5 Nopember 2017

Ttd.
Yahya Cholil Staquf
Katib Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Vonis itu memang sudah terjadi pada bulan Januari 2017, yang dijatukan hukuman tidak hanya 2 warga, tapi 3 warga atas nama Abdul Aziz, Sutrisno dan Mujiono. Selain hukuman 8 tahun penjara, yang dijatuhkan Rabu, 18 Januari 2017, terdakwa juga harus membayar denda Rp 10 miliar, subsider 3 bulan kurungan.

Berikut informasi dari portal tempo.co

TEMPO.CO, Semarang– Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal, Jawa Tengah memvonis tiga petani asal Desa Surokontowetan, Kecamatan Pageryurung, dengan hukuman 8 tahun penjara, Rabu, 18 Januari 2017.  Selain hukuman penjara, terdakwa juga harus membayar denda Rp 10 miliar, subsider 3 bulan kurungan.

Para petani itu adalah Abdul Aziz, Sutrisno dan Mujiono. Mereka dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatanan Perambahan Hutan.  “Kami memutuskan menghukum terdakwa 8 tahun dan denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan,” kata ketua majelis hakim Irlina.

“Pertimbangan saya sosiologis, namun hasil voting majelis memutuskan hukuman 8 tahun,” kata Irlina.

Sebelumnya  Nur Aziz, Sutrisno dan Mujiono dilaporkan ke polisi oleh PT Sumurpitu Wringinsari dan PT Semen Indonesia dengan tuduhan menempati lahan yang telah dijualbelikan. Jual beli itu dilakukan dua perusahaan sebagai penganti lahan milik Perhutani di Kabupaten Rembang untuk kepentingan ekplorasi industri semen.

Namun, mereka berkukuh bahwa telah lama menggarap lahan. Status lahan Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia kemudian menukarkan lahan itu ke Perhutani sebagai ganti lahan eksplorasi semen di Rembang. Lahan yang digarap petani 125 hektare dari total 400 hektare yang dibiarkan telantar.

Para petani telah menggarap tanah itu sejak  1967, ketika HGU lahan selesai dikelola oleh NV Seketjer Wriginsari. Petani berdalih, jika mengacu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 seharusnya petani memiliki lahan itu karena telah digarap lebih dari 20 tahun karena diterlantarkan.

Pengacara petani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Kahar Muamalsyah langsung mengajukan banding terkait putusan itu. Kahar menilai hakim gagal memahami konteks undang-undang pencegahan dan pemberatanan perambahan hutan.

“Tak mempertimbangkan aspek sosiologis, undang -undang undang-undang pencegahan dan pemberantasab perambahan hutan yang seharusnya menyasar untuk kejahatan kehutanan yang sifatnya trans nasional dengan tekonologi canggih,” kata Kahar.

Menurut Kahar, undang-undang itu tak bisa dikenakan ke masyarakat yang tinggal di dalam dan kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan bukan untuk tujuan komersial. “Di dalam pasal itu tak menyebutkan masyarakat adat,” kata Kahar.

https://nasional.tempo.co/read/837382/kalah-di-pengadilan-petani-ini-dibui-8-tahun-denda-rp-10-m