PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kecam Intimidasi DPI terhadap Majalah TEMPO

RILIS MEDIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MENGECAM AKSI INTIMIDASI OLEH FRONT PEMBELA ISLAM TERHADAP MAJALAH TEMPO

1. Partai Solidaritas Indonesia mengecam tindak intimidasi terhadap majalah Tempo yang dilakukan ratusan anggota kelompok Front Pembela Islam pada 16 Maret 2018.

2. PSI bersyukur bahwa tindak intimidasi tersebut tidak sampai memakan korban fisik dan bangunan, namun tetap saja aksi yang dilakukan FPI sama sekali tidak dapat dibenarkan dan membahayakan Indonesia.

3. FPI berhak untuk menyatakan ketersinggungan dan kemarahannya, namun harus tetap dalam koridor-koridor hukum dan tidak mengancam Hak Asasi Manusia.

FPI — dan organisasi manapun di Indonesia – tidak berhak mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri.

4. PSI perlu mengingatkan bahwa dalam UU Ormas 2013(pasal 59), dinyatakan bahwa ormas dilarang:

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Majalah Tempo adalah salah satu media di Indonesia yang diakui integritasnya dan selama berpuluh tahun berada di baris terdepan menjadi sarana kontrol sosial yang kritis terhadap semua pihak di Indonesia. Ancaman terhadap Tempo adalah ancaman terhadap demokrasi dan hak warga negara untuk mengungkapkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Upaya untuk membungkam Tempo adalah upaya untuk membungkam hak konstitusional warga negara Indonesia.

6. PSI meminta pemerintah dan aparat penegakan hukum bertindak tegas terhadap FPI atau organisasi manapun yang melakukan aksi intimidasi terhadap media massa dan warga Indonesia.

7. Negara Indonesia adalah negara hukum dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi. Dan karenanya PSI mengimbau masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak aksi intimidasi yang dilakukan di luar koridor hukum terhadap hak kebebasan berpendapat.

Jakarta, 18 Maret 2018

Wakil Sekjen DPP PSI
Danik Eka Rahmaningtiyas