“Anak Haram” Radikalisme di Media Sosial

Radikalisme adalah gerakan perubahan yang bertujuan mengubah, membongkar, meruntuhkan segala hal dari akar, fondasi dan sumbernya.

Radikalisme dari radikal dalam bahasa Latin “radix” yang berarti akar. Radikalisme sering terkait ekstrimisme–dari kata ekstrim: paling ujung (dalam bahasa Arab: tharf, ekstrimisme dalam bahasa Arab disebut at-tatharruf), juga sering dikaitkan dengan “garis keras” (al-‘unf), atau fundamentalisme, fundamen/dasar (dalam bahasa Arab: al-ushuliyah)

Mengapa radikalisme yang asalnya istilah “netral” tiba-tiba dikaitkan dengan ekstrimisme, kekerasan dan fundamentalisme?

Karena ide radikalisme sama dengan ide fundamentalisme, perubahan dari akar, dasar (fundamen), sumber; dikatakan terkait dengan ekstrimisme karena perubahan itu diinginkan dari paling ujung (ujung pangkal) juga dengan kekerasan karena perubahan yang radikal tidak pernah lepas dari kekerasan.

Ibaratnya sudah ada bangunan atau batang pohon, maka perubahan radikal membongkar bangunan atau menumbangkan pohon sampai mencabut akar-akarnya!

Dalam konteks “bangunan” NKRI, politik radikal yang berbasis agama ingin mengganti dengan Khilafah, atau Negara Agama, kebangsaan Indonesia diganti dengan model kebangsaan lain yang berasal sentimen keagamaan, serta dasar negara Pancasila ingin diganti dengan dasar lain yang berbasis doktrin agama. Inilah politik radikal.

Radikalisme dalam keagamaan juga anti terhadap pembaruan, atas nama klem fundamental (misalnya Kitab Suci) dengan menolak tafsir-tafsir yang berikhtiar “membumikan” Kitab Suci dan Agama. Mereka menolak tafsir-tafsir itu dengan klem: kembali ke pemahaman harafiah Kitab Suci, yang menjadi ciri khas gerakan fundamentalisme keagamaan.

Radikalisme bisa “sekuler” juga bisa berkedok agama. Tapi yang kini meraih simpati dan banyak masyarakat tertipu adalah radikalisme yang berkedok agama.

Radikalisme agama pastilah terkait politik, baik sebagai alat (seperti radikalisme Wahabi yang dijadikan alat Dinasti Saudi) atau radikalisme agama yang sekaligus partai politik, seperti wujudnya yang paling ekstrim ISIS di Suriah dan Iraq, atau yang kontra demokrasi seperti Hizbut Tahrir yang ingin mendirikan Negara Khilafah atau yang menyusup ke demokrasi membuat partai politik tapi tujuannya ingin mendirikan Negara Islam dengan membajak demokrasi.

Dalam 10 tahun belakangan, kelompok-kelompok radikal dengan gencar memanfaatkan media sosial sebagai pembentuk opini dan propaganda agenda radikalisme.

ISIS adalah kelompok bersenjata yang “sukses” mendirikan Negara dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat penyebar propaganda dan merekrut anggota dari seluruh dunia.

Hizbut Tahrir mengunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda Khilafah setelah sebelumnya menggunakan buletin foto copyan dan stensilan.

Radikalisme agama kini bermitra dengan parpol-parpol pembenci Pemerintah (bukan oposisi, karena oposisi merupakan keharusan dalam demokrasi dan bertujuan baik, sementara pihak pembenci yang menghalalkan cara tidak layak disebut oposisi).

Radikalisme agama yang menghalalkan segala cara, fitnah, hoax, ujaran kebencian dan politisasi SARA tampak membesar dan menguat di era Presiden Jokowi karena kelompok-kelompok ini tidak pernah diakomodasi oleh Presiden Jokowi.

Hal ini berbeda dari kebijakan SBY yang mengakomodasi “suara-suara radikal” dengan menjadikan Suryadharma Ali sebagai menteri agama dan mengajak PKS dalam koalisi pemerintah. Sehingga lahir kebijakan dan peraturan yang bermasalah, SKB 2 Menteri (Rumah Ibadah dan Ahmadiyah) UU Pornografi dan UU ITE, dan tindakan-tindakan kekerasan yang berbasis agama (misalnya kasus Cikeusik, Syiah di Sampang, GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia di Bekasi).

Sikap Jokowi yang tidak mengakomodasi kelompok radikal satu sisi merepotkan karena kelompok ini semakin liar dan nyaring menggonggong. Kita menyaksikan gencarnya serangan, bullyan dan fitnah di media sosial (isu PKI, Cina, Kristen, dll) yang dilancarkan oleh cyber media kelompok-kelompok radikal seperti SARACEN dan MCA terhadap Presiden Jokowi.

Namun kebijakan Presiden Jokowi yang tidak pernah mengakomodasi tuntutan kelompok radikal sungguh tepat dan patut didukung sebagai wujud konsekuensi menegakkan dan melindungi Konstitusi kita dari rongrongan radikalisme.

Bahkan Pemerintahan Jokowi menerbitkan Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU Ormas yang bersikap tegas pada ormas dan kelompok radikal yang bertentangan dengan dasar negara: Pancasila.

Namun, Kelompok-kelompok pembenci Pemerintah memanfaatkan kelompok-kelompok radikal sebagai alat politik, dibuat perkakas untuk menyerang Jokowi dan Pemerintah serta alat untuk mengeruk suara.

Inilah “aliansi kotor” yang terjadi antara pihak-pihak pembenci Jokowi dan Pemerintah dengan kelompok-kelompok radikal.

“Hubungan gelap” antara pihak-pihak politik pembenci Jokowi dan kelompok-kelompok radikal melahirkan “anak-anak haram” yakni: fitnah, hoax dan ujaran kebencian.

Seharusnya dalam demokrasi yang sehat, Kelompok-kelompok di luar Pemerintah menjadi oposisi yang cerdas dengan menawarkan alternatif-alternatif program, dengan mengkritisi program-program Pemerintah, bukan malah berkoalisi dengan radikalisme yang menghalalkan cara-cara kotor seperti fitnah, hoax dan ujaran kebencian.

Kalau hal ini dibiarkan bukan hanya soal siapa dan pihak mana yang memerintah, tapi sistem politik dan demokrasi kita akan mati pelan-pelan, karena terus diracuni oleh radikalisme dengan hoax, fitnah dan ujaran kebenciannya.

Mohamad Guntur Romli

Disampaikan pada diskusi di Komunitas Universal, 17 April 2018.