Perbedaan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah

Tidak mendukung Perda Syariah tidak berarti menolak Syariah. Karena ada perbedaan antara Syariah dan Perda Syariah. Secara sederhana, Syariah langsung dari Ilahi, sedangkan Perda Syariah buatan politisi.

Jarak antara Syariah dan Perda Syariah juga sangat jauh, di antara keduanya juga ada fiqih.

Saya ingin mengajak anda untuk membedakan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah, agar tidak mudah menyamakan antara ketiganya, apalagi menyamakan Syariah dan Perda Syariah.

Syariah

Syariah adalah kumpulan hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhamamd Saw dalam Al-Quran dan Sunnah.

مجموعة الأحكام التي نزل بها الوحي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم

Syariat bersifat suci, abadi, kekal dan ilahi. Syariah tidak bersifat salah, cela dan lupa. Syariah meliputi hukum yang mengatur seluruh kehidupan seorang hamba Allah, mulai dari keyakinan (aqidah), tindakan (amaliyah) dan perasaan (wujdaniyah).

Sedangkan fiqih adalah ikhtiar luar biasa (ijtihad) dari pemahaman ulama-ulama ahli terhadap Syariah tadi yang terkait dengan tindakan manusia. Fiqih merupakan usaha manusiawi untuk memahami hukum Ilahi (Syariah) dan bersifat lebih khusus karena terkait tindakan saja (amaliyah), bukan aspek keyakinan (aqidah yang merupakan bahasan Ilmu Kalam/Aqidah) dan bukan aspek rasa (wujdaniyah yang menjadi bahasan Ilmu Tasawuf/Akhlaq).

Fiqih

Definisi fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terkait tindakan (amaliyah) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أي المُستخرجة من أدلّتها التفصيلية

Fiqih mengenalkan banyak versi karena merupakan usaha manusiawi, berbeda dari Syariah yang Ilahi yang hanya satu versi.

Perbedaan dalam fiqih dikenal dengan istilah madzahib (madzhab-madzhab fiqih yang sering dikaitkan dengan Imam Utamanya/Mujtahid), ada Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i, Madzhab Hambali, dll).

Berbeda dari Syariah yang suci, fiqih yang merupakan usaha pemahaman manusiawi bisa salah, maka di antara keragaman pendapat dalam fiqih dikenal istilah toleransi. Hal ini termaktub dalam kaidah:

رأيي صَوابٌ يَحتَمِلُ الخَطأ، و رأيُ غَيري خَطأ يَحتَمِلُ الصَّوابَ

Pendapatku bisa benar, namun bisa salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa benar.

Kaidah tadi bukan mau menisbikan pemahaman fiqih seorang ulama, tapi agar kita tidak memutlakkan pendapat fiqih semutlak Syariah.

Tidak Bisa Bersyariah tanpa Fiqih

Meskipun fiqih tidak semutlak Syariah bukan berarti fiqih tidak penting. Bahkan sebaliknya, kita tidak bisa memahami dan melaksanakan Syariah tanpa fiqih! Sekali lagi kita tidak bisa memahami dan melaksanakan Syariah tanpa fiqih!

Misalnya, shalat adalah Syariah Allah, tapi kita tidak bisa menunaikan shalat tanpa fiqih. Mengapa?

Karena pembahasan jenis, aturan dan tata cara shalat, mulai syarat wajib dan sah, rukun-rukun, hal ihwal yang membatalkan hingga sunnah-sunnah (keutamaan) dalam shalat pembahasannya hanya ada dalam fiqih. Intinya kita tidak bisa menghindar dari fiqih dalam bersyariah.

Kita tahu yang wajib shalat hanyalah orang Islam, sudah aqil-baligh, shalat hanya sah kalau yang mau shalat suci dari hadats, menutupi aurat, hadap kiblat dst, kemudian tata cara shalat mulai dari niat, takbiratul ihram hingga salam, terbukanya aurat bisa membatalkan shalat dst, ini semua kita tahu dari pembahasan fiqih.

Namun meskipun fiqih adalah hasil ijtihad ulama ahli tapi semuanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadits, Ijma’ (Kesepakatan Ulama) dan metode penalaran hukum Islam lainnya seperti qiyas (analogi) dll.

Fiqih juga disusun oleh ulama ahli, bukan sembarangan orang. Ulama fiqih bukan seperti yang kita kenal dari model ustadz produk TV, dai, penceramah, ustadz seleb, atau gelar ulama yang baru ada kalau ada momen politik. Ulama adalah ahli yang menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadits dan musthalahnya, ilmu Ushul dan Qawaid Fiqih dan metode penggalian hukum (istinbathul ahkam), menguasai ilmu bahasa dan sastra Arab,  ilmu sejarah dan ilmu-ilmu modern sebagai perbandingan serta mengikuti isu-isu kontemporer.

Perda Syariah

Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda Syariah menurut definisi dari Dani Muhtada, Ph.D, Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang meraih gelar S3 dari Northern Illinois University, Amerika Serikat, dengan judul disertasi “The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari’a Regulations in Indonesia” (Mekanisme Penyebaran Kebijakan: Studi Perbandingan Perda-Perda Syariah di Indonesia), Perda Syariah adalah “setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait, atau setidak-tidaknya dianggap terkait, dengan hukum atau norma-norma ke-Islaman”.

Dari data yang dikumpulkan oleh Dani Muhtada, Ph.D “hingga pertengahan 2013 menunjukkan bahwa jumlah perda syariah di Indonesia mencapai 422 buah. Dari jumlah termasuk, sebanyak 358 peraturan lahir dalam bentuk “Peraturan Daerah” (yaitu peraturan lokal dikeluarkan atas persetujuan bersama antara eksekutif dan legislative daerah) dan 64 peraturan lahir dalam bentuk non-Perda, yang meliputi: Peraturan Kepala Daerah” (Perbup/Perwali), Instruksi Kepala Daerah, atau Surat Edaran Kepala Daerah.”

Menurut Dani Muhtada, Ph.D pula “bila ditinjau dari kategorisasi perda syariah, dari 422 perda tersebut, sebanyak 170 (40%) perda berisi tentang moralitas, 62 (15%) perda mengatur soal zakat, 59 (14%) perda
terkait dengan keimanan Islam, 39 (9%) perda terkait dengan keuangan Islam, 27 (6%) perda terkait dengan pendidikan Islam, 25 (6%) perda terkait dengan busana Muslim, serta 40 (10%) perda terkait dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas”.

Perbedaan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah

Kesimpulannya ada perbedaan antara Syariah, Fiqih dan Perda Syariah. Syariah adalah hukum suci dan abadi langsung dari Allah Swt. Fiqih adalah ikhtiar intelektual luar biasa dari ulama ahli dalam menggali hukum-hukum Islam dari Syariah. Sedangkan apa yang disebut Perda Syariah adalah Peraturan Daerah yang dibuat dan ditetapkan oleh kumpulan politisi dan birokrasi daerah.

Syariah sifatnya suci, mutlak, tidak ada diskusi dan abadi. Fiqih meskipun usaha pemahaman luar biasa dari ulama ahli tetap ada sisi manusiawi yang tidak semutlak Syariah, karenanya ada perbedaan pendapat dan terus menerus dipahami melihat konteks dan isu yang berkembang.

Sedangkan Perda yang dibuat oleh para politisi dan birokrasi (bukan ulama ahli) yang di sana ada motif kekuasaan dan elektoral (ingin dipilih) ada dalam ranah “politik kekuasaan”, Perda bisa tidak didukung, bisa direvisi, bisa ditolak, bisa dibatalkan.

Oleh karena itu, kita tidak boleh menyamakan apa yang disebut dengan “Perda Syariah” dengan “Syariah” itu sendiri. Karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. “Syariah” dalam Perda lebih banyak terkait dengan label, branding dan marketing politik daripada ikhtiar luar biasa untuk menggali hukum Islam seperti yang ditunjukkan dalam tradisi fiqih dan kemampuan/kelayakan (kompetensi) dan keutuhan moral dan etika (integritas) ulama ahli.

Maka, tidak mendukung Perda Syariah tidak berarti menolak Syariah. Perda sifatnya memang bisa didukung, diterima, direvisi, bahkan dibatalkan. Sedangkan Syariah bersifat mutlak, suci, tidak bisa direvisi dan abadi.

Mohamad Guntur Romli