Perda Agama: Dominasi Doktrin Subyektif Agama Bukan Nilai Universalnya

Saat Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyatakan tidak akan mendukung Perda Injil atau Perda Syariah (Perda Agama), ada beberapa pihak yang salah paham, bahwa PSI menolak masuknya nilai-nilai agama ke suatu peraturan dan perundangan.

PSI tidak menolak nilai-nilai universal agama menjadi inspirasi dan sumber suatu peraturan dan perundangan. Namun, Perda-perda Agama sebagaimana ditunjukkan oleh banyak penelitian, bukan perwujudan dari nilai-nilai agama yang universal tapi doktrin-doktrin subyektif yang diyakini secara khas dan khusus oleh pemeluk agama terhadap agamanya.

Doktrin subyektif agama terkait keyakinan (akidah/teologi), ritual (ibadah/kebaktian), simbol-simbol agama dan rumah ibadah yang tiap agama berbeda-beda. Nah, Perda Agama justeru melakukan formalisasi simbolisme agama, bukan nilai universal dan substansialnya.

Contoh, gambaran Kota Injil dengan Kota Islam, serupa tapi dengan simbol yang berbeda. Salib dan gambar Yesus Kristus di Kota Injil yang memenuhi jalan-jalan dan ruang publik, sebaliknya Kota Islam menampilkan kutipan ayat Qur’an, Hadits dan simbol-simbol Islam lainnya di ruang publik.

Banyak Perda yang mewajibkan orang yang mau nikah harus bisa baca dan tulis Al-Quran, kalau belum bisa pernikahannya bisa ditunda. Perda ini selain memuat doktrin yang diklem dari internal agama Islam, yang disahkan untuk semua warga di suatu daerah yang pastinya warganya berbeda-beda agamanya, bisa disebut mengada-ada bila ditinjau dari hukum Islam (fiqih). Karena tidak ada klausul bisa baca dan tulis Al-Quran sebagai syarat atau rukun nikah. Sebaliknya hukum Islam malah mengajurkan pernikahan itu disegerakan apabila merasa mampu, bukan ditunda!

Demikian pula Sekolah Minggu dan Katekisasi di Kota Injil, tidak lagi sebagai panggilan ilahi dan suara jiwa bagi para pendeta dan penginjil tapi sudah jadi aturan yang dipaksakan dari pemerintah daerah.

PSI percaya nilai-nilai universal dan substansial agama menjadi inspirasi dan sumber legislasi bahkan jiwa dari seluruh kehidupan ini. Gus Dur sering mengatakan kita perlu mengerti perbedaan agama antara pokok-pokok ajaran dan substansial dengan cabang-cabangnya. Bagi Gus Dur, pokok ajaran Islam dalam kemasyarakatan adalah keadilan, kemakmuran, kesetaraan, kemajemukan, keadilan sosial. Inilah nilai-nilai universal agama.

Dalam ranah yang sama, Pdt Joas Adiprasetya mantan Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta senantiasa menyuarakan pentingnya Global Ethic (Etika Global) yang bersumber dari ajaran Kristiani.

Demikian pula Romo Magnis Suseno, SJ menilai agama-agama tetap penting di ruang publik karena memiliki nilai-nilai universal atau nilai-nilai bersama. Seperti “nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kebaikan, persaudaraan, belas kasih, tanggung jawab, perihal kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Prof Amin Abdullah, tokoh Muhammadiyah juga mengajak kita mengetahui sisi normatif agama dan historis agama. Hal-hal yang bersifat normatif ini universal, namun yang terkait dengan praktik apalagi dalam konteks politik, di mana Perda Agama ini diletakkan maka bersifat historis dan temporal.

Hampir semua pemuka agama sepakat nilai-nilai agama yang universal menjadi inspirasi bagi kehidupan ini. Tidak hanya itu saja, peran ormas-ormas agama sebagai gerakan kultural (civil society) sebagai kekuatan moral yang menjadi kekuatan dahsyat yang berperan sebagai koreksi terhadap lembaga-lembaga kekuasan dan politik apabila menyimpang.

Namun sayangnya yang disebut Perda Agama bukanlah kekuatan nilai-nilai universal agama, dan bukan pula peran moral ormas agama kultural, Perda Agama lebih banyak soal komoditas politik untuk alasan elektoral dan kemenangan politik belaka.

Karena agama dalam ranah Perda Agama dijadikan sebagai alat kemenangan politik, maka, yang ditampilkan hanyalah simbol-simbol keagamaannya saja sebagai ikon politik identitas.

Maka tantangan ke depan, bisakah Perda-perda ini lebih memuat nilai-nilai dan etika-etika agama yang universal?

Doktrin agama yang subyektif biarlah dijalankan oleh tiap-tiap pemeluk agama dan ormas-ormas keagamaan yang sudah dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi kita, sementara untuk pengaturan publik kita perlu bekerja lebih keras lagi menggali nilai-nilai dan etika-etika universal agama agar yang terwujud adalah kemaslahatan orang banyak bukan hanya kemaslahatan golongan pemeluk agama tertentu saja.

Mohamad Guntur Romli
Juru Bicara PSI