Soal Yerusalem, Prabowo Antek Zionis?

Jagad maya dikejutkan sebuah tagar yang trending #PrabowoAntekZionis Kamis (22/11). Tagar ini merupakan respon atas pernyataan Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem yang ia sebut “tidak ada masalah”.

Ungkapan Prabowo tersebut dinilai menyakiti perjuangan rakyat Palestina. Lebih parah lagi, Prabowo membawa-bawa Indonesia dalam penyataanya itu.

Yerusalem dikenal oleh umat Islam dengan sebutan Al-Quds as-Syarif (Kota Kudus yang Mulia). Disebut sebagai kiblat (shalat) pertama dan kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah (ula qiblatain wa tsalitsu haramain)

“Saya tidak melihat (pemindahan kedutaan Australia) menjadi masalah untuk Indonesia.” Kata Prabowo saat berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta, pada Rabu (21/11). https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46299203

Saya sebut penyataan Prabowo parah karena dua alasan. Pertama, Prabowo tidak punya hak untuk berbicara atas nama Indonesia, karena dia bukan bagian dari Pemerintah Indonesia. Apalagi Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengecam Australia yang mempertimbangkan memindahkan kedubesnya ke Yerusalem https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45872741

Kedua, Prabowo seperti buta dan budeg akan fakta dan kebenaran rakyat Indonesia selalu berada di pihak perjuangan rakyat Palestina. Pemindahan kedubes-kedubes ke Yerusalem sama artinya mengakui klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya.

PBB: Yerusalem di Bawah Kewenangan Internasional

Harusnya sebelum membuat penyataan Prabowo mempelajari hukum-hukum internasional terkait status Yerusalem. Penyataan Prabowo itu bertentangan dengan Resolusi PBB soal status Yerusalem.

Sejak tahun 1947, Majelis Umum PBB sudah menetapkan Yerusalem di bawah kewenangan internasional. Sikap PBB ini dipatenkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No 181 tahun 1947.

Namun klaim Israel atas Yerusalem tidak pernah berhenti. Mulai dari penggunaan senjata hingga klaim sepihak.

Pada bulan Juli 1980, Israel mengesahkan sebuah undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tapi Dewan Keamanan PBB menentang klaim Israel itu dengan mengeluarkan Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus 1980, yang menegaskan klaim Israel itu sebagai “suatu pelanggaran hukum internasional” yang “batal dan tidak berlaku serta harus segera dicabut”.

DK PBB juga meminta negara-negara anggota PBB agar menarik perwakilan diplomatik mereka dari Yerusalem.

Merespon Resolusi 478  tersebut, 22 dari 24 negara yang sebelumnya memiliki kedutaan di Yerusalem memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv.

Klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai ibu kota menguat kembali setelah Netanyahu terpilih sebagai perdana menteri. Kemudian didukung oleh Trump, Presiden AS yang dikunjungi Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra waktu kampanye Pilpresnya.

Padahal 128 anggota Majelis Umum PBB menolak keputusan Trump untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Kamis (21/12/2017), namun Trump tetap keras kepala.

Saat pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem baik PKS dan FPI menolak. Kelompok ini pun dengan mudah menuduh siapa pun yang berbeda dengan mereka soal isu Palestina sebagai “antek Israel”.

Kini setelah Prabowo mengatakan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem “bukan masalah” sementara PKS dan FPI dari koalisi dengan Prabowo, pertanyaannya adalah: apalah PKS dan FPI akan berani menyebut Prabowo sebagai “antek zinonis”?

Kita tunggu saja.

Mohamad Guntur Romli