Agenda Gus Dur yang ‘Tertunda’: Politik Kemanusiaan

Ada kekeliruan pemahaman atas pernyataan Gus Dur ‘yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan’ diartikan menjaga jarak bahkan netral dari politik.

Ucapan Gus Dur ini dipahami seolah-olah ada yang bertentangan antara politik dan kemanusiaan, sehingga tak sedikit dari pengikut Gus Dur yang memahaminya agar kita netal dari partai politik dan politik kekuasaan.

Fakta yang tak bisa dibantah Gus Dur wafat sebagai tokoh partai politik. Beliau Ketua Dewan Syura dari parpol yang direbut darinya. Bagaimana mungkin memahami Gus Dur ingin netral dari politik, dalam arti partai politik?

Saya memahami dari ucapan Gus Dur tadi sebagai perbedaan antara politik elektoral/kekuasaan dengan politik kemanusiaan. Banyak yang memahami dalam partai politik, ada “hukum besi” bernama ‘elektoral’ ingin dipilih, ingin meraih suara, karenanya sering jatuh pada menghalalkan segala cara. Mulai dari politik uang, politik SARA, politik identitas dan modus lainnya yang penting tujuannya tercapai: meraih suara sebanyak-banyaknya.

Nah, bagi Gus Dur politik dikembalikan pada khittahnya, yakni politik kemanusiaan. Perjuangan kemanusiaan inilah yang justru ditanamkan oleh Gus Dur dalam dunia politik, bukan malah menghindar atau mencoba netral dari politik.

Kebijakan kemanusiaan Gus Dur sungguh sangat nyata dan berdampak luas saat memegang politik kekuasaan, waktu menjadi presiden dengan mengeluarkan kebijakan yang memanusiakan manusia dengan anti diskriminasi.

Sebelum memegang politik kekuasaan, Gus Dur telah berjuang melalui jalur kultural, ormas keagamaan dan forum demokrasi yang memperjuangkan kemanusiaan. Nah saat Gus Dur memegang politik kekuasaan, ajaran kemanusiaan inilah yang diterapkan.

Banyak pihak yang menyayangkan pilihan Gus Dur ini, dalam arti pilihan menjadi tokoh politik, menjadi tokoh partai. Banyak masukan saat itu, kenapa Gus Dur tidak menjadi ‘bapak bangsa’ yang maksudnya: menjaga jarak dari dunia politik atau hingga netral dari partai politik. Tapi akhirnya yang kita tahu bersama: Gus Dur wafat sebagai pemimpin tertinggi dari sebuah parpol yang diregut darinya. Bahkan, Gus Dur masih terus berjuang untuk terus mengembalikan pengaruh dan kendalinya atas parpolnya itu.

Bagi saya, perjuangan Gus Dur di politik praktis inilah sebagai agenda perjuangan Gus Dur yang tertunda. Gus Dur sebagai tokoh masyarakat kultural bisa disebut berhasil. Sebagai pemimpin NU, Gus Dur berhasil membawa NU, santri dan Pesantren ke dunia, setelah sebelumnya dalam dunia pemikiran NU dipandang sebelah mata, sebagai organisasi agama yang “kolot” dan tidak menarik. Sebelum Gus Dur, peneliti-peneliti luar negeri atau para Indonesianis tidak pernah tertarik meneliti NU, dibanding dengan penelitian mereka atas ormas keislaman yang “modernis”.

Demikian pula Gus Dur sebagai tokoh civil society, LSM, NGO, pro demokrasi dan pejuangan anti diskriminasi bisa dikatakan berhasil dengan tumbangnya Orde Baru dan Soeharto serta terjadinya Reformasi.

Sebagai tokoh politik kekuasaan, awalnya Gus Dur berhasil memegang jabatan tertinggi sebagai presiden, namun seperti yang kita tahu Gus Dur digulingkan. Jatuhnya Gus Dur berarti jauhnya agenda politik kemanusiaan, politik reformasi, politik anti diskriminasi, politik anti korupsi. Padahal di era Gus Dur perubahan kebijakan terjadi luar biasa. Dalam politik anti korupsi kita masih ingat usulan Gus Dur soal pembuktian terbalik. Politik Kemanusiaan Gus Dur adalah perubahan kebijakan terhadap kelompok, etnis, agama dan kepercayaan yang sebelumnya terdiskriminasi.

Apa politik kemanusiaan menutut Gus Dur? Saya memahaminya politik yang tidak berhenti pada masalah elektoral dan mencari kekuasaan saja. Politik jelas identik dengan kekuasaan, tapi kekuasaan bukan tujuan. Kebijakan kemanusiaan lah yang menjadi tujuan yang ditegakkan melalui politik kekuasaan. Kalau dua hal ini, politik kemanusiaan dan politik kekuasaan bertentangan dan harus dipilih, maka Gus Dur sudah mengajari kita untuk tetap setia pada politik kemanusiaan bukan dengan segala cara mempertahankan politik kekuasaan. Resiko ini diambil Gus Dur walau dia digulingkan.

Bagi saya politik kemanusiaan Gus Dur memiliki tiga karakter. Pertama, politik yang berorientasi memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Gus Dur sering mengatakan, politik adalah pekerjaan yang mulia, karena memperjuangkan nasib orang banyak. Artinya, politik bukan untuk kepentingan golongan, kelompok dan primordialisme.

Kedua, politik yang mempertahankan konstitusi. Dengan ini bagi Gus Dur hak-hak warga negara yang setara dan dijamin oleh konstitusi, tidak ada mayoritas dan minoritas dalam pandangan Gus Dur. Tidak boleh ada diskriminasi pada warga negara berdasarkan etnis, agama, aliran dan jender.

Ketiga, karakter kesetiaan pada jalur politik yang harus terus diwujudkan untuk politik kemanusiaan. Meskipun perjalanan politik Gus Dur tidak mulus, bahkan sering diejek penuh “aib” karena sampai dijatuhkan, tapi Gus Dur bukanlah tipe orang yang “mutungan” “ngambekan” “putus asa”, seperti mundur atau keluar dari arena pertempuran politik kekuasaan. Dengan segala resiko, tantangan dan marabahaya, Gus Dur tetap setiap memperjuangkan guna mewujudkan politik kekuasaan sebagai politik kemanusiaan.

Dan kesetiaan dan kegigihan Gus Dur mewujudkan politik kekuasaan sebagai politik kemanusiaan inilah yang kita saksikan sampai Gus Dur wafat pada tanggal hari ini: 30 Desember 9 tahun yang lalu.

Bagi saya, inilah agenda Gus Dur yang ‘tertunda’: mewujudkan politik kekuasaan untuk politik kemanusiaan, politik yang memperjuangkan nasib orang yang banyak, politik yang mempertahankan konstitusi, politik yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Doa dan al-fatihah untuk Gus Dur.

30 Desember 2018

Mohamad Guntur Romli, Host Acara Kongkow Bareng Gus Dur, tiap hari Sabtu dari tahun 2005-2009.