Kalau Label Wisata Halal dan Syariah Tidak Laku, Lantas Apa Pentingnya?

Istilah ‘halal’ dan ‘syariah’ yang dilabelkan pada kata ‘wisata’ tentulah tujuannya keuntungan ekonomis. Target dari pelabelan ini adalah datangnya banyak wisatawan, naiknya omzet penjualan, penginapan dan jasa-jasa wisata lainnya.

Wisata Halal dan Syariah sebagai Branding Pariwisata

Label ‘wisata halal’ dan ‘wisata syariah’ merupakan upaya ‘re-branding’ untuk sebuah tempat wisata yang diharapkan memperluas pasar, yang ujung akhir dari upaya itu: keuntungan ekonomis.

Maka, dalam membahas soal ‘wisata halal’ dan ‘wisata syariah’ ini tidak perlu emosional. Ini bukan perdebatan teologis tapi ke soal parameter-parameter ekonomi. Ada hukum besi di pasar yang tidak bisa dihancurkan oleh rezim politik apapun: Kalau tidak laku, pastilah habis.

Pasar dalam Politik, Ekonomi dan Agama

Tidak ada sebuah sistem baik politik, ekonomi, hingga agama dan kepercayaan sekalipun yang bisa lepas dari ‘hukum besi’ pasar itu. Pasar di sini tentu saja dalam arti yang luas. Pasar dalam ekonomi adalah tempat di mana terjadi sebuah transaksi, dari yang paling klasik adalah barter (pertukaran) barang hingga transaksi jual-beli. Kemudian pada transaksi jasa. Sebuah produk tidak disebut berhasil kecuali melalui proses pasar ini.

Demikian pula dalam politik, pasar disebut ruang-ruang demokratis di mana terjadi tukar-menukar ide dan gagasan. Hilangnya ‘pasar’ dalam sebuah sistem politik itu hanya akan membawa kehancuran bagi sistem itu. Ini yang kita sebut sebagai sistem yang otoriter dan totaliter yang tidak akan pernah bertahan lama karena bertentangan dengan ‘hukum besi pasar’.

Bagaimana dengan agama dan kepercayaan? Tidak bisa lepas juga. Berapa banyak agama dan kepercayaan yang akhirnya punah karena tidak bisa meradaptasi dengan tuntutan zaman, yang maksud di sini adalah: permintaan pasar. Oleh karenanya ada usaha yang keras dari tokoh dan lembaga agama melakukan aktualisasi dan penafsiran kembali agar agama dan kepercayaannya sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu–shalihun li kulli zaman wa makan.

Bagaimana mungkin misalnya ada agama dan kepercayaan yang melarang reproduksi manusia melalui pernikahan? Makanya dalam agama tertentu ini terbatas pada tokoh-tokoh agamanya saja yang tujuannya agar fokus melayani umat.

Bagaimana mungkin misalnya ada agama dan kepercayaan yang menjadikan perang dan membunuh orang yang berbeda keyakinan sebagai doktrin utamanya? Oleh karenanya kelompok seperti ini akan menjadi musuh bersama yang akhirnya musnah.

Kembali ke soal ‘wisata halal’ dan ‘wisata syariah’ sebagai fenomena pasar di sini, apakah diprediksi bisa meningkatkan keuntungan ekonomi, bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan, dan membangkitkan gairah pelaku jasa wisata? Inilah pertanyaan penting yang mesti dijawab terlebih dahulu.

Karena label ‘wisata halal’ dan ‘wisata syariah’ ini bukan produk baru dalam konteks sosial, ekonomi dan politik Indonesia, maka kita bisa mengambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Wisata: Perbandingan Aceh dan Sulawesi Utara

Sahabat saya, Saidiman Ahmad melalui akun twitternya @saidiman membagikan dua perbandingan yang menarik: kunjungan wisatawan ke Aceh turun 32 persen sementara kunjungan ke Sulawesi Utara naik enam kali lipat.
Berita pertama dikutip dari Kumparan 5 Maret 2019. Berita kedua bersumber dari Republika 23 April 2019.

Kita pun tahu tidak ada wilayah di Indonesia yang menerapkan konsep, simbol dan label ‘syariah’ dan ‘halal’ lebih daripada Aceh. Sedangkan Sulawesi Utara merupakan wilayah dengan mayoritas Kristen yang tidak memakai label agama sebagai branding wisatanya, tapi wisata yang berbasis pada budaya (kekayaan kultural, termasuk kebhinnekaan agama, budaya dan etnis) serta keindahan alam.

Nah kalau ada ide dan gagasan soal ‘wisata halal’ dan ‘wisata syariah’ ingin diterapkan ke wilayah-wilayah lain yang saat ini malah menimbulkan gejolak sosial seperti pada Labuan Bajo, Danau Toba hingga Bali, pertanyaan yang harus diajukan: apa untungnya? Orang ingin datang berkunjung, berwisata, liburan, menikmati budaya dan alam karena syarat utama di daerah itu terpenuhi: aman. Kalau ada gejolak, bagaimana bisa mengundang wisatawan datang?

Ibadah dan Makanan Halal

Lantas pula, apakah muslim yang selama ini berkunjung ke Danau Toba, Labuan Bajo dan Bali kesulitan misalnya mencari tempat ibadah (padahal muslim paling fleksibel kalau soal tempat ibadah, bisa shalat di mana saja, kecuali hari Jumat yang harus di masjid tapi bila dalam kunjungan bisa disebut uzur) atau mencari tempat-tempat makanan yang halal menurut muslim? Sementara rumah makan dan warung Padang, Minang, Jawa dll nya bertebaran di mana-mana yang sudah lama berdiri karena pastilah di sana ada permintaan pasar.

Artinya ada modal-modal sosial di tempat-tempat wisata itu yang sudah berdiri secara alamiah memenuhi semua kebutuhan pemeluk agama-agama yang tidak perlu lagi rekayasa apalagi soal anggaran untuk memajukan wisata.

Muslim tidak menunggu negara untuk shalat dan makan, kalau ada komunitas muslim pastilah akan membangun masjid dan melakukan standarisasi makanan halal tanpa program pemerintah. Karena agama sudah bergerak kultural.

Bukankah lebih baik bila ada anggaran itu difokuskan pada pembangunan infrastruktur guna menyempurnakan fasilitas wisata.

Raja Salman Berlibur ke Bali

Lebih dari itu apakah label ‘wisata halal’ dan ‘wisata syariah’ apakah benar menarik hingga bagi orang Islam sekalipun? Pertanyaan ini bisa dianggap berbahaya, tapi harus diajukan. Karena faktanya tidak ada negara di dunia ini yang mengaku paling Islam dari Saudi Arabia, tapi justeru raja dan keluarganya, Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud memilih liburan di Bali (bahkan ketagihan sehingga menambah masa liburannya di Bali). Raja Salman ini bergelar Pelayan Dua Kota Suci (Khadimul Haramayn As-Syarifain): Mekkah dan Madinah, dua kota suci yang menjadi kesempakatan seluruh umat Islam sedunia.

Fenomena ini bukan khas Dinasti Al-Saud di Saudi Arabia, tapi orang-orang kaya Islam di Timur Tengah kalau liburan justeru memilih ke Eropa, Amerika, dan wilayah-wilayah lain tanpa label ‘syariah’ dan ‘halal’ karena kalau mau wisata syariah dan halal ya ziarah ke Mekkah dan Madinah yang jelas pahalanya. Justeru mereka ingin liburan dan menghabiskan uang ke tempat-tempat yang bukan syariah.

Pentingnya ‘Diferensiasi’ Wisata

Di sinilah “diferensiasi” sebuah produk wisata sangat penting. Apa keunggulan dari tempat wisata itu? Kalau kita label semua wisata Indonesia dengan ‘syariah’ maka tidak akan mengungguli Mekkah dan Madinah. Karena wisatawan mau datang karena ingin melihat alam, pantai, ombak, laut, terumbu karang, gunung, lembah, sungai dst atau melihat budaya-budaya yang bukan Islam sekalipun.

Kalau saya sendiri ingin wisata religi ya ziarah ke makam-makam wali dan tokoh-tokoh Islam sekalian dapat plus nya karena lokasi makam-makam itu di tengah pemandangan yang indah. Kalau ingin ‘ngecas’ rohani ya silaturahim ke Kiai-kiai. Berkunjung ke pesantren, ke pengajian, sholawatan, istighotsahan dll yang semuanya itu masuk dalam wisata religi yang terus ‘laku’ dan bertahan dalam budaya kita tanpa pakai label ‘syariah’ dan ‘halal’.

Kalau saja Bali tanpa label halal dan syariah sudah laku dan menjadi tempat kunjungan wisatawan, sementara wilayah lain yang mengaku syariah tapi tidak menjadi kunjungan wisatawan, buat apa ditambahkan lagi label syariah dan halal yang hanya menimbulkan gejolak sosial?

Kecuali label ‘wisata halal’ dan ‘wisata syariah’ ini motifnya bukan ekonomi tapi motif-motif propaganda politik radikal, maka ini akan menjadi pembahasan di tulisan selanjutnya.

Wallahu A’lam

Mohamad Guntur Romli