Dalam acara ILC di TV One 19 September 2017, Sukmawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa “Sukarno dan korban G30S adalah korban dari kudeta Soeharto”. Hal ini ingin menegaskan bahwa Soeharto lah dalang Gerakan 30 September (G 30 S)—disebut juga Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober); karena peristiwa itu sebenarnya terjadi 1 Oktober 1965 dini hari. Pernyataan Sukmawati itu berlawanan dengan versi resmi Orde Baru bahwa dalang G30S adalah PKI.

Namun kalau kita membaca tafsir atas peristiwa G30S, “Soeharto adalah dalang G30S” atau “PKI dalang G30S” merupakan salah satu kemungkinan skenario yang semuanya hanyalah kemungkinan-kemungkinan tergantung kepentingan si pembaca. Agar anda tidak bingung saya mengajak anda untuk membaca beberapa versi kemungkinan adanya dalang itu, sehingga tidak mudah serta merta saling tuding.

Enam Versi Skenario Dalang Gerakan 30 September

Dalam buku “Palu Arit di Ladang Tebu” yang berasal dari disertasi Hermawan Sulistyo disebutkan paling tidak ada lima (5) skenario terkait G 30 S dan setelah buku John Roosa keluar “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto”, maka menurut Asvi Warman Adam bisa ditambahkan jadi enam (6) skenario.

Saya petik dulu 5 skenario dalang G 30 S dari buku Hermawan Sulistiyo, setelah itu dari buku John Roosa sebagaimana pendapat Asvi yang memberikan penilaian atas enam versi itu.

Pertama, PKI adalah dalang G 30 S. Inilah versi yang selama ini dikenal, khususnya pada era Orde Baru. Berdasarkan sejarah pemberontakan PKI sejak 1948, versi ini tidak seluruhnya salah, bahwa PKI secara sistematis telah membangun kekuatannya. Versi ini juga menyebutkan PKI bukan hanya berhasil menginfiltrasi dan mengindoktrinisasi kekuatan militer pro-Komunis, tetapi juga berhasil mengarahkan mereka, khususnya para prajurit nonperwira untuk memberontak terhadap kekuasaan yang sah. Hermawan mengutip pendapat studi Harold Crouch yang katanya dengan cermat menunjukkan bahwa versi tentara ini tidak seluruhnya salah. Paling tidak beberapa pemimpin PKI terlibat dalam Peristiwa G 30 S. Hal ini diakui oleh Sudisman, satu-satunya tokoh dari lima pemimpin PKI yang diadili.

“Saya tidak bermaksud menyangkal bahwa beberapa pemimpin PKI terlibat dalam G 30 S. Sama sekali bukan itu maksud saya. Seperti yang saya jelaskan, ada beberapa tokoh penting PKI, termasuk saya sendiri, terlibat Gerakan 30 September.”

Kedua, masalah internal Angkatan Darat. Versi ini berlawanan dengan versi pertama. Versi ini bersumber dari PKI, Oentoeng mengumumkan pada tanggal 2 Oktober di surat kabar PKI, Harian Rakjat menyatakan bahwa “peristiwa itu murni sebagai masalah internal AD”. Selama ini versi ini mendapat dukungan karena dua alasan. (1) mereka yang diculik dan para penculiknya adalah personel AD. (2) tidak masuk akal bila PKI berjudi dengan menyingkirkan para jenderal melalui jalur kekerasan, sementara PKI waktu itu sedang menikmati perkembangan dan kekuasaan yang sangat menguntungkan.

Namun Angkatan Darat memberikan bantahan atas versi ini dengan alasan (1) Letkol Oentoeng perwira yang menjadi komandan G 30 S, juga berjuang di pihak PKI saat Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. (2) Brigjen M.S. Supardjo perwira yang dikenal sebagai simpatisan komunis dan saat peristiwa G 30 S meletus menjabat Komandan Kostrad di Kalimantan Barat. Intinya perwira dan tentara AD yang memberontak itu karena terlibat PKI bukan karena ada masalah internal, atau persaingan di internal di Angkatan Darat. Pendukung versi ini adalah Cornell Paper yang kelemahannya telah dikritik secara meyakinkan oleh Harold Crouch.

Menurut Asvi Warman Adam juga, “analisis ini lemah karena Untung dan Latief memang dari Kodam Diponegoro, tapi tidak demikian halnya dengan Brigadir Jenderal Supardjo (Siliwangi) dan Mayor Udara Sujono. Demikian pula, mengatakan ini semata-mata persoalan “intern Angkatan Darat” tidak tepat karena unsur PKI, seperti Sjam dan Pono, juga terlibat.”

Ketiga, Soekarno yang bertanggung jawab. Versi ini berdasarkan laporan interogasi yang mendalam terhadap Kolonel Bambang Widjanarko, ajudan Soekarno, Anthony Dake mengajukan tesis bahwa Presiden Soekarno sendiri yang menyusun skenario Peristiwa Gestapu. Kedutaan AS juga percaya versi ini. Namun Harold Crouch meragukan versi ini, ia menilai tesis ini lemah sebab menyandarkan “pada keterangan seorang saksi yang belum dipastikan kebenarannya, yang punya segudang alasan untuk bekerjasama dengan pemeriksanya…”

Ketika gerakan yang dipimpin Oentoeng mulai beraksi dan malam itu Soekarno diberitahu melalui surat oleh Oentoeng, Soekarno tampaknya memutuskan untuk tidak melibatkan diri sehingga situasi menjadi jelas. Jadi, Soekarno tidak terlalu menyadari keterlibatannya.

Namun menurut Asvi Warman Adam dalam “Versi Mutakhir G30S” dalam edisi khusus TEMPO terkait Sjam, 2008, belakangan diketahui bahwa pengakuan Bambang Widjanarko “hanyalah cara untuk mencegah bangkitnya pendukung Soekarno pada Pemilihan Umum tahun 1971. Diketahui pula Bambang Widjanarko akhirnya mengakui sendiri bahwa saat itu ia dipaksa bersaksi demikian. Juga kalau benar bahwa Presiden Soekarno yang memerintahkan penculikan 7 perwira itu, mengapa malam 1 Oktober 1965 beliau tidak langsung menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma tempat dikumpulkannya para jenderal yang diculik? Mengapa harus berputar-putar keliling Jakarta seperti orang kebingungan?”

Maka, pembacaan yang dilakukan oleh Harold Crouch dan Asvi Warman Adam tadi menunjukkan tesis Anthony Dake bahwa Soekarno dalang G 30 S tidak kuat.

Keempat, Soeharto Dalang G 30 S. Ini versi yang disampaikan Sukmawati Soekarnoputri tadi malam. Hal ini berdasarkan fakta mencurigakan, sebagai Panglima Kostrad dan jenderal yang biasa mewakili Panglima AD, Soeharto adalah jenderal paling penting yang tidak tercantum namanya dalam daftar penculikan. Pada malam 30 September, Soeharto bertemu dengan Kolonel Latief, tokoh ketiga yang memimpin Gerakan 30 September. Informasi ini bersumber dari buku Arnold Brackman, jurnalis AS:

“Dua hari sebelum 30 September anak lelaki kami, yang umurnya 3 tahun, dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan kami dengan buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit. Banyak teman menjenguk anak saya di sana pada malam 30 September, dan saya juga berada di rumah sakit. 

Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang terkemuka dalam 

kejadian yang sesudahnya. Kini menjadi jelas bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anak saya, melainkan sebenarnya UNTUK MENCEK SAYA. Ia hendak tahu betapa genting celaka anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya.” (sumber)

Oktober 2015, TEMPO juga menuliskan laporan kedekatan Soeharto dengan Kolonel Oentoeng. Selain pengakuan dari Soebandrio, Menlu Kabinet Soekarno dan kedekatan masa lalu Soeharto dengan Letkol Oentoeng saat menjadi Panglima Divisi Diponegoro Semarang. Informasi ini bisa dibaca melalui link ini.

Inilah dua alasan mengapa Soeharto dituding dalang G 30 S, dari hasil wawancara Arnold Brackman dan pengakuan Soebandrio.

Namun menurut Asvi Warman Adam, “Soeharto tidaklah “sejenius” itu, bukan tipe orang yang merancang perebutan kekuasaan secara sistematis. Tapi, karena sudah tahu sebelumnya, ia menjadi orang yang paling siap.”

Kelima, Jaringan Intelejen dan CIA. Versi ini menyatakan bahwa jaringan intelejen AD sendiri yang memprakarsai Gestapu, baik atas usaha sendiri maupun atas bantuan agen-agen asing, khususnya AS dan Cina. Menurut Asvi, “Amerika Serikat tidak ikut campur pada 30 September dan 1 Oktober 1965 walaupun berbagai dokumen menyebutkan keterlibatan mereka sebelum dan sesudah peristiwa. Bagi Amerika, jatuhnya Indonesia ke tangan komunis artinya kiamat. Keterlibatan Amerika ini sudah disinyalir Bung Karno dalam pidato Nawaksara pada 1967, yang menyebut adanya “subversi Nekolim”. dan Asvi pun perpendapat soal penyebab G30S ini sebagaimana pandangan Soekarno pada tahun 1967, “sudah lebih maju dalam melihat peristiwa itu, yakni sebagai pertemuan tiga sebab: 1) keblingernya pemimpin PKI, 2) subversi Nekolim, 3) adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Keenam, yang menurut Asvi Warman Adam, yang disebutkan sebagai “versi mutakhir G30S dikemukakan dalam buku John Roosa (Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, 2008) dengan menyebutkan peran sentral Sjam yang sangat menentukan. Kelemahan utama G30S adalah tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pemimpin, yakni kalangan militer (Untung, Latief, dan Sujono) serta pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, dengan Aidit di latar belakang). Sjam memegang peran sentral karena ia menjadi penghubung di antara kedua pihak ini. Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta untuk dihentikan, kebingungan terjadi, kedua kelompok ini terpecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro Chusus tetap melanjutkan. Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama, kedua, dan ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Pada pagi hari mereka mengumumkan bahwa Presiden dalam keadaan selamat. Adapun pengumuman berikutnya, siang hari, sudah berubah drastis: pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet.”

Tapi pertanyaannya adalah, apakah hanya cukup Sjam saja yang memikul tanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September itu?

Demikianlah enam versi dalang Gerakan 30 September 1965, banyaknya versi ini menunjukkan banyaknya bacaan sekaligus bias dalam pembacaannya. Manakah versi yang paling benar? Ini tugas kita untuk terus membaca dan menulis kembali sejarah, yang paling penting, jangan berhenti belajar dan berhentilah fanatik pada satu pendapat saja.

Mohamad Guntur Romli