Kontroversi Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Hanya PSI yang Tegas Menolak

DPRD DKI Jakarta akan membuat pin emas untuk anggota DPRD DKI dengan total anggaran Rp 1,33 Miliar! Pengadaan ini ditolak oleh PSI Jakarta dengan alasan menghambur-hamburkan uang.

PSI Jakarta juga mengusulkan kalau fungsi pin ini hanya sebagai tanda pengenal, sebaiknya dibuat dari bahan kuningan, jauh lebih murah.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi tetap ngotot dengan alasan pin emas ini sudah diatur di Peraturan Mendagri (Permendagri).

Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pernyataan Sekwan DPRD DKI Jakarta M Yuliadi. Terkait polemik pin emas antara DPRD DKI dan PSI, Kemendagri mengatakan pengadaan terkait pin emas tak diatur dalam Peraturan Mendagri (Permendagri).

“Pin emas tidak pernah diatur dalam Permendagri,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada wartawan, Rabu (21/8/2019) malam sebagaimana dikutip dari detikcom.

Hingga hari ini, Kamis 22 Agustus 2019 baru PSI yang menyatakan menolak pin emas itu. Sedangkan dua partai lainnya, Gerindra dan Demokrat mendukung.

Gerindra Jakarta melalui ketuanya sekaligus wakil ketua DPRD DKI, M Taufik malah menyerang keputusan PSI Jakarta yang menolak pin emas. Menurut Taufik, keputusan PSI “hanya mencari sensasi”.

“Kalau mencari popularitas, memang begitu, sekalian dong tolak terima gaji kalau begitu. Kan katanya pemborosan anggaran. Jangan tanggung-tanggung kalau nolak,” ucap M Taufik.

Kok bisa ya menolak pin terus diejek dengan logika yang meloncat agar menolak gaji. Mengapa M Taufik bisa menyamakan antara pin dengan gaji? Pin hanyalah identitas yang bisa dibuat dari bahan yang jauh lebih murah, kalau pin emas diberikan kepada anggota DPRD yang baru dilantik dan belum bekerja namanya pemborosan, sedangkan gaji adalah penghormatan kepada orang yang sudah bekerja. Jelas sekali bedanya!

Sedangkan Demorakrat Jakarta melalui Ketua Fraksi PAN-Demokrat DKI Taufiqurrahman tetap mendukung pengadaan pin emas itu dengan alasan “anggaran DKI banyak”.

“Ya nggaklah, nggak gede segitu mah. DKI anggarannya banyak kok,”

Malah Taufik menyerang keputusan PSI Jakarta dengan menyebut sebagai “pencitraan”.

“Menurut gue terserah PSI-lah. Kalau PSI mau mengambil itu sebagai angle pencitraan dia, ya, nggak apa-apa.”

Jadi kalau logika Taufiq ini diikuti, kalau va gak duit boleh dong menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting dan tidak mendesak. “Aji mumpung” karena menjabat anggota dewan, kapan lagi menghambur-hamburkan duit rakyat, gitu ya?

Kalau disebut keputusan PSI Jakarta ini “pencitraan” bukankah justeru dengan memaksa memakai pin emas merupakan pencitraan? Apa tujuan pakai pin emas kalau bukan untuk pencitraan dan gaya-gayaan?

Maju terus PSI Jakarta, kawal dan awasi duit rakyat DKI Jakarta jangan sampai dihambur-hamburkan!

Mohamad Guntur Romli
gunromli.com

TolakPinEmas #PSIJakarta #PSI #DPRDDKIJakarta #Jakarta #AnggaranJakarta